Polemik Sertifikasi Guru

Oleh : Yohanes Peu

Pemerhati Pendidikan NTT

Masalah sertifikasi guru menjadi sorotan banyak pihak, baik praktisi pendidikan maupun media massa. Permasalahan ini terkait kinerja guru besertifikat yang diragukan, serta motif di balik kampanye sertifikasi guru. Masalah ini turut menjadi bahan pemberitaan Victory News pada rubrik Humaniora di edisi pertama Victory News.

Akar Persoalan

Apakah para guru hanya memacu kinerja untuk mendapat sertifikat profesional dan setelah itu kinerjanya kembali biasa-biasa saja bahkan menurun? Catatan kritis dari asesor sertifikasi guru sengaja saya hadirkan di ruang ini untuk kita refleksikan.

Masnur Muslich dan Marsel R. Payong, masing – masing dalam bukunya “Sertifikasi Guru, Menuju Profesionalisme Pendidik” (Muslich, 2007) dan “Sertifikasi Guru : Konsep Dasar, Problematika dan Implementasinya” (Payong, 2011), membeberkan beberapa persoalan yang ditemukan dari pengalamannya sebagai asesor sertifikasi guru. Keduanya memberikan beberapa catatan kritis, terkait persoalan yang mengganjal guru ketika mengikuti sertifikasi. Misalnya pada komponen pendidikan dan pelatihan, keikutsertaan dalam forum ilmiah, prestasi akademik, dan karya pengembangan profesi. Saat ini komponen – komponen tersebut belum sepenuhnya dapat diakses dan dikuasai oleh guru peserta sertifikasi terutama oleh guru yang berada jauh di pusat kota. Frekuensi kegiatan pelatihan dan pendidikan, forum ilmiah, dan lomba akademik relatif masih terbatas. Begitu juga dengan budaya menulis, meneliti dan berinovasi belum sepenuhnya berkembang di kalangan guru.

Alternatif

Beberapa alternatif solusi terkait persoalan dimaksud. Pertama, meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan pendidikan dan pelatihan, serta forum –forum ilmiah di setiap daerah dan para guru perlu terus menerus dimotivasi dan difasilitasi untuk dapat berpartisipasi di dalamnya. Kedua, meningkatkan frekuensi lomba, baik untuk kalangan guru maupun kalangan siswa (guru akan diperhitungkan perannya sebagai pembimbing) di tingkat sekolah (mungkin selama ini jarang dilakukan). Ketiga, untuk menumbuhkan budaya menulis kiranya perlu dipikirkan agar di setiap sekolah di terbitkan buletin sekolah, majalah sekolah, atau media lainnya (misalnya publikasi melalui internet). Dalam hal ini, diabaikan dulu bobot karya tulis mereka, yang diutamakan adalah kemauan untuk memulai menulis. Keempat, untuk menanamkan budaya meneliti di kalangan guru, sekolah dapat memfasilitasi dan memberikan motivasi kepada guru untuk melaksanakan kegiatan penelitian tindakan kelas.

Tuntutan Aturan

Selain temuannya sebagai asesor sertifikasi guru di atas, Payong juga menyoroti beberapa persoalan lainnya dari sertifikasi guru dan juga beberapa alternatif solusinya.
            Pertama, sertifikasi yang dilakukan sekarang ini dibuat karena tuntutan undang-undang dan aturan karena memang tuntutan profesionalisme itu menjadi amanat undang-undang. Padahal sejatinya, sertifikasi itu pertama-tama adalah tuntutan profesionalisme. Pekerjaan apa saja yang dikatakan profesional harus dilakukan melalui mekanisme seleksi dan saringan secara ketat sehingga individu yang akan menduduki jabatan profesi itu betul-betul berkompeten dan diakui kelayakannya dalam memberikan layanan profesional kepada para pengguna. Karena itu, sangatlah tepat kalau sertifikasi menjadi kewenangan pada institusi penyedia guru (LPTK) dan sudah seharusnya melibatkan secara aktif organisasi-organisasi profesi guru yang ada. Sedapat mungkin, peran birokrasi dikurangi karena pekerjaan profesional sejatinya adalah pekerjaan yang bebas dari intervensi birokrasi.

Kedua, sertifikasi guru yang dilakukan selama ini bersifat massal, padahal sudah menjadi rahasia umum bahwa program-program yang bersifat massal hampir pasti kurang mempertimbangkan mutu atau kualitasnya.

Ketiga, sertifikasi guru di Indonesia dilakukan dengan target pasca tahun 2015 semua guru dalam jabatan sudah besertifikat profesional. Sudah pasti bahwa sesuatu yang dilakukan dengan target-target kuantitatif dalam kurun waktu tertentu yang sudah ditetapkan, dapat menimbulkan seleksi dan screening yang kurang cermat dan obyektif.

Politisasi

Proyek besar bernama sertifikasi guru ditengarai berpotensi menjadi sebuah pepesan kosong. Memang sudah ada sinyalemen bahwa jangan-jangan sertifikasi guru massal ala di Indonesia hanya sebuah bentuk balas jasa untuk target-target politik terselubung.

LPTK sebagai penyelenggara sertifikasi mempunyai beban semakin berat karena di satu pihak konsentrasi pelayanan diarahkan kepada para mahasiswa calon guru yang jumlahnya tidak sedikit, di pihak lain pelayanan juga harus diberikan kepada para guru yang akan disertifikasi yang jumlahnya tidak sedikit. Dengan kapasitas sumber daya yang mungkin terbatas, bisakah pelayanan kepada kedua pihak ini (mahasiswa dan para guru dalam jabatan) dapat dilakukan secara efektif pada saat yang bersamaan? Atau, dengan beban yang demikian besar, bisakah para dosen dapat menjalankan Tri Dharma PT secara efektif dalam waktu yang bersamaan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut mengajak kita untuk merefleksikan kembali program sertifikasi dan model yang diterapkan saat ini. Bahwa sertifikasi adalah suatu keharusan sebagai tuntutan profesionalisme memang tidak dapat disangkal. Pemerintah harus ditempatkan sebagai salah satu stakeholders yang memiliki hak dan kewenangan yang sama dengan semua stakeholders yang lain (para pengguna lulusan, asosiasi profesi, dan sebagainya).

Krusial

           

Hal krusial yang harus dicermati dan dikritisi secara terus menerus adalah dampak dari sertifikasi guru terhadap peningkatan mutu pendidikan pada umumnya dan pembelajaran pada khususnya. Karena itu, jika pasca 2015 semua guru dalam jabatan telah disertifikasi maka perlu ada evaluasi terhadap program sertifikasi tersebut. Ini mutlak dilakukan karena sebagai sebuah kebijakan publik, program ini telah menelan begitu besar dana publik. Setidaknya perlu dikaji cost and benefit dari program ini. Minimal kompensasi dari program ini harus nampak pada perbaikan pendidikan secara menyeluruh. Dengan evaluasi/penilaian pasca sertifikasi maka dapat kita ketahui apakah kinerja guru meningkat atau malah sebaliknya. Dan dengannya, tentu dapat menjawab keraguan banyak pihak akan kinerja guru bersertifikat profesional.

***Dimuat di Harian Victory News (Surat Kabar Harian terbit di Kota Kupang) tanggal 10 Pebruari 2012